Indonesia Satu-Satunya Negara yang Pernah Keluar dari PBB

Sekolahnews.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk menggantikan LBB (liga Bangsa-Bangsa)  yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.

Presiden Soekarno memiliki pandangan lain mengenai PBB. Ia menganggap PBB tidak bersikap tegas terhadap Negara-negara besar utk menghentikan perang dan aksi-aksi militer mereka yang menindas Negara-negara kecil.

PBB yang dianggap tidak netral dengan membuat markas PBB di Amerika Serikat, yang saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat (Blok Barat) dengan Uni Soviet (Blok Timur).

Soekarno pernah menyarankan markas PBB lebih baik di Jenewa atau benua lain yang netral, seperti Afrika atau Asia.

Baca juga: 8 Negara yang Pertama kali Mengakui Kemerdekaan Indonesia

Selain itu, ketidaknetralan PBB juga terlihat ketika jabatan sekretariatan PBB selalu dipegang oleh orang Amerika Serikat. Sehingga muncul penilaian bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan PBB lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan Barat.

Kesabaran Soekarno hampir habis ketika PBB berencana akan menjadikan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 1964.

Presiden Soekarno kala itu tidak sudi berada satu atap dengan Malaysia sebagai anggota PBB. Terlebih Negeri Jiran yang terlibat persengketaan dengan Indonesia itu, tergabung dalam Dewan Keamanan PBB.

Puncak kemarahan Soekarno terjadi pada 7 Januari 1965, dimana Indonesia memutuskan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah itu diambil setelah Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Sukarno menilai pembentukan Malaysia pada September 1963 Malaysia lahir di bawah restu Inggris adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru merdeka. Ia melabeli Malaysia sebagai boneka bentukan Inggris—negara yang sempat menjajah Hindia Belanda pada 1811-1816.

Inggris dianggap akan menggunakan negara baru di Semenanjung Malaya untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaan. Dengan kata lain, mereka hendak melanjutkan kolonialisme gaya baru.

PBB sesungguhnya dipandang negatif oleh Sukarno karena dianggap sebagai perwakilan para kolonialis Barat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan juga mencerminkan sifat neokolonialisme-imperialisme.

Baca juga: Tolak Bakar Bendera Indonesia & Diberi Uang, Ini Reaksi Warga Palestina

Kenetralan yang digembor-gemborkan PBB, bagi Sukarno, hanyalah omong kosong belaka.

Meski PBB tetap membuka pintu, ketegasan Sukarno membuat Indonesia memutus hubungan dengan lembaga-lembaga PBB seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan lain-lain.

Dana bantuan sosial dan pendidikan senilai $50 juta pun gagal mengalir ke Indonesia, demikian cataat Associated Press dan dilaporkan ulang Rappler.

18 bulan lamanya Indonesia tidak terdaftar menjadi anggota PBB. Baru pada 29 September 1966, Indonesia kembali lagi saat sudah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.