Pemprov DKI Tak Lanjutkan Penyaluran Bansos Tunai

• 

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya tidak akan lagi menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, penghentian program BST mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kalau BST (keluarga terdampak) Covid, kementerian (pemerintah) pusat sudah tidak ada, jadi kita ikut pemerintah pusat,” ujar Premi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Premi mengatakan, program BST tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Pasalnya, anggaran BST berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Itu kan satu program satu Kemensos satu APBD, kalau Kemensos-nya enggak ada (kelanjutan) berarti DKI-nya juga nggak ada,” ujar dia.

Saat ini, kata Premi, program bantuan sosial yang terus berjalan adalah program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilanjutkan dari Kementerian Sosial.

Premi menjelaskan, pengumuman penghentian BST juga sudah dipublikasikan melalui instagram Dinsos DKI Jakarta.

Dinas Sosial DKI Jakarta mengumumkan BST hanya diberikan sampai tahap 6 untuk penyaluran Juni 2021.

“Kepada penerima manfaat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang kami hormati, dengan ini kami informasikan, penyaluran dana BST hanya dilakukan sampai bulan Juni 2021,” tulis Dinsos DKI, Rabu (15/9/2021).

BST mulai diberikan pada awal tahun 2021, tepatnya 13 Januari, serentak untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk DKI Jakarta.

Bantuan tunai senilai Rp 300.000 per bulan untuk satu kepala keluarga (KK) terdampak akibat kebijakan pengendalian pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyaluran bansos tunai.

“Kalau hanya menunggu pusat, melempar kepada pusat sama saja sebenarnya menurut saya buang badan dan cenderung tidak bertanggungjawab kepada warga Jakarta,” ujar Johhny saat dihubungi melalui telepon, Jumat (17/9/2021).

Johnny mengatakan, Pemprov DKI harusnya tidak menyamakan diri dengan daerah lain yang mengandalkan pembiayaan BST dari pemerintah pusat.

Jakarta, ujar Johnny, memiliki sumber daya yang lebih unggul dari sisi apapun, baik dari fasilitas, pembiayaan hingga sumber daya manusia.

“Kalau provinsi lain seperti Maluku, NTT itu enggak apalah (menunggu pemerintah pusat), Jakarta ini kan lebih cepat survive. Harusnya Jakarta itu di depan tidak melempar ke pusat. Kalau dia menunggu pusat melempar kepada pusat, sama saja buang badan,” ujar dia.

Untuk itu, dia meminta agar DKI Jakarta secara mandiri bisa menyalurkan BST dengan anggaran yang direalokasikan lewat program-program non prioritas.

Salah satu program yang dinilai Johnny tidak menjadi prioritas namun menelan anggaran besar adalah ajang balap Formula E.

“Kita untuk Formula E (bisa dianggarkan) yang untuk trek-trekan (balapan) begitu masih diprioritaskan. Kenapa tidak kita realokasi ke situ (BST),” tutur Johnny.

(sumber: Kompas)